Berdasarkan surat edaran yang di keluarkan Intruksi Mentri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021 tetang PPKM Darurat Corona di Wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali dalam butir 3 huruf C angka 1 dan 2 jonto Intruksi Gubernur DIY Nomor 17/INSTR/2021 pada huruf d butir 9 menyatakan Notaris dan PPAT masuk dalam kategori pihak yang mendukung dalam sektor Perbankan dan Pemeritahan (Keperdataan). Sehingga anggota Notaris dan PPAT dapat mengatur dan menyesuaikan kondisi dan situasi dalam hal kegiatan perkantoran. sealain itu Kantor Notaris dan PPAT tidak termasuk dalam diktum tiga yang diatur sektor Sektor Essensial sehinga wajarlah kantor Notaris dan PPAT wajib Tutup. Kami mohon adanya Operasi sidak penertiban untuk biro jasa, usaha serta tempat yang non esensial dan kritikal untuk patuh yaitu WFH 100% atau biasa ditoleransi dengan alasan yang kuat 75% WFH, karean menururut informasi sudah ada koordinasi dengan Gugustugas Covid 19 wilayah sera OPD terkait untuk menegurlangsung dan pemberian sangsi hukum pasal 21 ayat 1 pidana kurungan 3 bulan atau denda minimal 5 juta maksimal 50 juta.