Terima kasih atas laporannya Saudara mengenai kondisi lampu penerangan di ruas JJLS. Terkait hal tersebut, kami informasikan bahwa kami telah berkoordinasi dengan pemilik aset di ruas jalan tersebut, yaitu BPTD Wilayah DIY/BPJN. Hal ini dikarenakan status jalan tersebut merupakan Jalan Nasional, sehingga kewenangan penyelenggaraannya mengacu pada: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2023, Pasal 7: Ayat (1): Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan (APJ) oleh Menteri didelegasikan kepada Direktur Jenderal untuk Jalan Nasional di luar wilayah Jabodetabek. Ayat (2): Penyelenggaraan APJ oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota harus berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Berdasarkan dasar hukum tersebut, kewenangan pengadaan dan pemeliharaan APJ pada ruas jalan nasional berada di bawah naungan kementerian/lembaga terkait. Kami akan terus mendorong pihak pengelola aset agar segera melakukan tindak lanjut demi keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.

Pelapor Yth Terima kasih atas laporannya. Aduan terkait belum berfungsinya lampu penerangan jalan pada ruas jalan JJLS tersebut telah kami terima. Selanjutnya laporan ini segera kami koordinasikan dengan instansi terkait untuk dilakukan pengecekan lapangan dan penanganan secepatnya, mengingat tingginya aktivitas wisatawan dan potensi risiko kecelakaan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keselamatan bersama.