Melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021, seluruh moda transportasi publik baik darat, laut, dan udara dilarang selama 6 hingga 17 Mei 2021.
Bagi yang ingin melakukan perjalanan selama masa larangan mudik Lebaran 2021 harus menunjukkan surat izin perjalanan atau Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).
Cara mendapatkan SIKM untuk mudik Lebaran Idul Fitri 2021 berdasarkan SE Satgas Covid-19 No.13 Tahun 2021, berikut cara mendapatkan SIKM pada periode mudik Lebaran 2021:
1. Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai BUMN/BUMD, prajurit TNI, dan anggota Polri
Cara mendapatkan SIKM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai BUMN/BUMD, prajurit TNI, dan anggota Polri yakni dengan meminta surat izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon II yang dilengkapi tandatangan basah/elektronik pejabat dan identitas diri calon pelaku perjalanan.
2. Pegawai swasta
Cara mendapatkan SIKM bagi pegawai swasta yakni dengan meminta izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tandatangan basah/elektronik pimpinan perusahaan serta identitas diri calon pelaku perjalanan.
3. Pekerja sektor informal
Cara mendapatkan SIKM bagi pekerja sektor informal yakni dengan meminta surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/elektronik Kepala Desa/Lurah dan identitas diri calon pelaku perjalanan.
4. Masyarakat non-pekerja
Cara mendapatkan SIKM bagi masyarakat umum nonpekerja yakni dengan meminta surat izin tertulis dari Kepala Desa/ Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/elektronik Kepala Desa/Lurah dan identitas diri calon pelaku perjalanan.

Pertayaan disini pointnya adalah turunan dari peraturan tersebut seperti Pergub/Perwal yang mengatur lingkup adminitrasi di kelurahan. Karena di kelurahan saat ditanyakan mengapa harus menggunakan pengantar rt/rw tidak tau dasar aturannya jelas ini tidak disamakan dengan aturan lain, cth : ktp saat ini tidak menggunakan surat pengantar karena ada dasaran aturannya.

Agar tidak bingung contoh SK Gubernur Jakarta yang merupakan turunan dari peraturan pemerintah pusat yang dijelaskan diskominfo semua tercantum disitu. Berkas apa aja yang disiapkan saat pengajuan dan jika non ktp jogja bagaimana mengurusnya.

Walaupun begitu pada akhirnya saya sudah mendapatkan jawabannya dan jawabannya ternyata tidak ada. 🙏 bahwa aturan tersebut yang mewajibkan surat pengatar rt/rw tidak memiliki dasar peraturan yang jelas dan pihak pemkot mengakui itu dan seharusnya dapat dibuat langsung di kelurahan.

Terima kasih sudah merespon pertanyaan saya

Gubernur DIY mengeluarkan Surat Edaran Nomor 27/SE/V/2021 tenteng Ketentuan Mudik Hari Raya IDul Fitri Tahun 1442 H di Wilayah Aglomerasi Yogyakarta Raya Dalam Upaya Pengendalian Penyebaran Covid 19, yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Kabupaten/Kota di wilayah DIY. SE Gubernur DIY akan ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota untuk mengkoordinasikan kebijakan yang belaku.
Adapun kebijakan di tingkat RT/RW maupun kelurahan menjadi wewenang dari tindaklanjut dari masing-masing kebijakan Kabupaten/Kota.
Seharusnya dilingkungan tersebut sudah diinformasikan dan dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota.
Terima kasih