Timeline Aduan
Belum ada riwayat aktivitas.
Belum ada riwayat aktivitas.
Navigasi Aduan
Detail Aduan
Pemda DIY belum menetapkan standar pendidikan rakyat DIY
Nomor Aduan
1507210002
Dilihat 210 kali
Isi Aduan
Sampai saat ini Pemda DIY dan DPRD DIY belum menetapkan standar minimal pendidikan rakyat DIY. Apakah standar pendidikan minimal 9 tahun atau 12 tahun? Kalau standar pendidikan internasional minimal pendidikan bagi warga dunia D4 atau S1 atau setingkat Sarjana. Kalau standar pendidikan rakyat DIY minimal 9 atau 12 tahun, berarti tidak ada kemajuan bagi rakyat DIY.
Tindak Lanjut Aduan
Proses penanganan oleh OPD dan tanggapan pelapor
Riwayat tindak lanjut memperlihatkan bagaimana aduan diproses oleh OPD terkait dan bagaimana pelapor merespon tindak lanjut tersebut. Anda juga dapat memberikan penilaian terhadap kualitas tindak lanjut OPD.
Program Wajib belajar tertuang dalam UU no 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada :n1. pasal 6 ayat 1 “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”.n2. Pasal 11 ayat 2 “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”.n3. BAB VIII WAJIB BELAJAR Pasal 34 (1) (2) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. (4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.nSedangkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang wajib belajar :nPP RI No 47 Tahun 2008 pada Ban IV Pasal 7 ayat (4) Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah. (5) Pemerintah daerah dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan kondisi daerah masingmasing melalui Peraturan Daerah.nBerdasarkan regulasi yang telah ada pemerintah pusat secara nasional belum mengatur dan meberlakukan wajar 12 Tahun, namun pemerintah pusat memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelanggarakan dan melaksanakan wajar 12 tahun dengan pertimbangan kemampuan masing-masing daerah dalam penyelenggaraan Wajar 12 tahun.nDIY sebagai kota Pendidikan telah menindaklanjutui regulasi tersebut dengan menyelenggarakan wajar 12 tahun dan telah diatur dengan Perda DIY No 15 Yahun 2016 tentang Pemye;enggaraan Pendidikan Menengah.n
Detail Rating Tindak Lanjut
0 review s
Daftar Penilaian
Belum ada penilaian.
Beri Rating Tindak Lanjut
Diskusi & Komentar
Tanggapan dari pelapor dan pengguna lain
Gunakan kolom komentar untuk memberikan masukan, klarifikasi, atau pertanyaan terkait aduan ini. Tetap gunakan bahasa yang santun dan sesuai etika.
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan komentar untuk aduan ini.
Silakan login untuk dapat memberikan komentar pada aduan ini.
Edit Komentar
Lampiran Aduan
Dokumen & media yang dikirim bersama aduan
Anda dapat meninjau bukti pendukung berupa gambar, dokumen, atau file lain yang dilampirkan oleh pelapor. Klik lampiran untuk melihat detail.
Lampiran aktif
Lokasi Aduan
Informasi alamat dan titik koordinat laporan
Data lokasi menampilkan alamat yang dikirim pelapor beserta titik koordinat bila tersedia, sehingga posisi aduan dapat ditinjau dengan lebih mudah.
Alamat Lokasi
Alamat belum tersedia
Titik Koordinat